BAB 9

EVALUASI KEBIJAKAN – ANALISA KEBIJAKAN 
DAN PEMBELAJARAN KEBIJAKAN.

MASALAH POKOK / LATAR BELAKANG MASALAH

Sekali kebutuhan untuk menunjukkan masalah publik telah teridentifikasi, berbagai  solusi masalah dipertimbangkan, kemudian beberapa diantaranya dipilih dan diterapkan. Pemerintah seringkali memulainya dengan memberikan penilaian terhadap sebuah kebijaksanaan yang dijalankan.  Pada waktu yang bersamaan , berbagai anggota sub sistem kebijakan dan anggota masyarakat yang berkepentingan disibukkan dengan penilaian mereka terhadap penerapan dan efek dari kebijakan  dengan cara menentang atau mendukung atau menuntut adanya perubahan-perubahan terhadap kebijakan tersebut. Jadi Konsep evaluasi kebijakan mengacu terhadap proses-proses  untuk mengetahui penerapan kebijakan publik, sarana yang sedang digunakan, dan tujuan yang diperjuangkan. Seberapa dalam dan seberapa cermat sebuah evaluasi tergantung kepada siapa yang  menyusun  kerangka awal kebijakan dan atau siapa yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut.
	Evalauasi kebijakan hampir selalu melibatkan para birokrat dan politikus dalam pemerintahan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di seputar kebijakan tersebut dan biasanya melibatkan anggota-anggota subsistem kebijakan non pemerintahan. Evaluasi kebijakan juga melibatkan anggota masyarakat yang menginginkan hasil akhir terbaik pada saat mereka memberikan suaranya saat pemilihan umum. Porsi evaluasi publik lebih luas dari apa yang sering kali disajikan dalam literatur, dimana literatur secara berlebihan hanya berkonsentrasi terhadap evaluasi yang dilakukan para birokkrat dan konsultan-konsultan swasta yang disewa oleh para birokrat tersebut.
	Setelah sebuah kebijakan dievaluasi permasalah dan solusinya sebaiknya dikaji ulang secara lengkap, dimana siklus permasalah ditinjaukan kembali ke agenda awal atau pada tahap-tahap tertentu pada siklus, atau kondisi status quo dipertahankan. Penyusunan kembali konsep  bisa berupa perubahan minor atau perubahan yang fundamental, bahkan penghentian kebijakan secara keseluruhan. Bab ini akan membahas bagaimana evaluasi dilaksanakan, pemecahan masalah yang diperlukan , dan kisaran hasilnya. Selanjutnya akan membingkai pola-pola perubahan arah kebijakan  sebagai akibat dari evaluasi kebijakan.  
	Studi evaluasi kebijakan didominasi oleh para rasionalis. Bagi mereka evaluasi kebijakan terdiri atas penilaian apakah sebuah kebijakan publik mencapai tujuan yang ditentukan dan jika tidak, bagai mana  langkah-langkah untuk mengeleminasi kerusakan lebih lanjut. David Nachmias, seorang ahli pada ilmu ini, memberikan pengertian Evaluasi kebijakan sebagai suatu pengujian yang sistemik objektif, dan empiris pada akibat-akibat kebijakan dan program-program publik yang sedang berjalan apakah telah mencapai tujuannya, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Para pembaca tidak akan kesulitan mendeteksi orientasi para rasionalis pada definisi ini. Definisi ini secara jelas menyatakan bahwa uji pencapaian hasil sebuah kebijakan terhadap tujuan yang seharusnya dicapai harus objektif, sitematik, dan empiris. Namun bagaimanapun, sebagaimana telah disebutkan, tujuan-tujuan yang harus dicapai (goals)  dalam sebuah kebijakan publik seringkali tidak ditetapkan secara jelas untuk melihat seberapa jauh tujuan tersebut tercapai. Kemungkinan sebuah analisis yang objektif juga terbatas oleh  kesulitan-kesulitan yang tidak dapat ditanggulangi dalam menentukan standar-standar objektif untuk menilai kesuksesan pemerintah dalam  menangani tuntutan-tuntutan subyektif dan masalah-masalah sosial.
	Mengembangkan ukuran evaluasi kebijakan yang adekuat dan dapat diterima bukanlah hal yang mudah dan mengundang perdebatan, sebagaimana telah dicatat para penulis, para analis seringkali menyusun kembali konsep-konsep yang tidak jelas sebagai keberhasilan atau kegagalan untuk mengakhiri evaluasi mereka. Tetapi sebagaimana peringatan Ingram dan Mann,

Fenomena kegagalan (kebijakan) tidaklah sesederhana ataupun pasti sebagaimana kritik-kritik kontenporer terhadap kebijakan dan politik yang kita percayai. Keberhasilan dan kegagalan adalah konsep yang tidak pasti, seringkali sangat subjektif  dan mereffleksikan ambisi-ambisi individu, persepsi terhadap kebutuhan, dan bahkan mungkin kecenderungan psikologis dalam memandang hidup. Cerita lama tentang jawaban dua individu menanggapi seberapa banyak susu dalam sebuah botol, menghasilkan dua jawaban sebagai refleksi dua cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan, satu mengatakan setengah penuh dan yang lain menyatakan setengah kosong, kedua-duanya relevan.

Hal yang sama dapat diinterpretasikan sangat berbeda  oleh evaluator yang berbeda, dan tidak ada cara yang pasti untuk menentukan siapa yang benar. Interpretasi mana yang tersebar luas akhirnya ditentukan oleh konflik politik dan kompromi-kompromi diantara para pelaku.
	Evaluasi kebijakan, seperti juga tahap-tahap lain dalam proses kebijakan, merupakan aktivitas politik. Adalah naif jika percaya bahwa evalusi kebijakan selalu dirancang untuk mengungkap  akibat-akibat dari sebuah kebijakan. Pada kenyataanya terkadang dipergunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan fakta-fakta tertentu, yaitu fakta yang dikhawatirkan menempatkan pemerintah dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Mungkin juga pemerintah mendesain jangka waktu evaluasi sehingga kesimpulan evaluasi menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih menguntungkan. Atau jika ingin merubah  atau mencampakkan sebuah kebjakan, maka  mereka merancang jangka waktu evaluasi sesuai tujuan tersebut.  Demikian juga Evaluasi yang dilakukan oleh fihak-fihak diluar pemerintah tidak selalu untuk mengembangkan sebuah kebijakan, namun seringkali kritik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan partisan politik atau memperkuat gagasan-gagasan ideologi. 
	Hal tersebut diatas bukan untuk menyarankan bahwa  evaluasi kebijakan adalah sesuatu yang irasional atau semata-mata sebuah proses politik, tanpa kekuatan asli  untuk mengetahui bagaimana sebuah kebijakan berfungsi dan efek-efeknya. Hal ini lebih kepada peringatan menghadapi kepercayaan yang tidak semestinya pada evaluasi formal untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tentang sebuah kebijakan. Untuk mendapatkan (the most out) dari evaluasi kebijakan, batas-batas rasionalitas dan kekuatan-kekuatan politik yang mempengaruhinya harus dikenali secara jelas.
	Mungkin keuntungan terbesar sebuah evaluasi kebijakan bukanlah sebuah hasil langsung  melainkan pembelajaran politik yang menyertainya. Para pelaku kebijakan belajar secara terus menerus dari evaluasi kebijakan yang formal dan non formal dimana mereka terlibat, dan hal itu membimbing memodifikasi posisi-posisi mereka.  Pelajaran yang mereka dapat dari evaluasi mereka sendiri, berdasarkan keseluruhan fakta-fakta objektif dan interpretasi-interpretasi subjektif dari fakta-fakta, membimbing pada kesimpulan-kesimpulan mengenai arti dan obyektifitas sebuah kebijakan publik. Bagian integral dari proses ini adalah diskusi, debat, argumentasi dan persuasi yang terjadi terus menerus diantara para pelaku kebijakan.

TIPE-TIPE EVALUASI KEBIJAKAN

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama – evaluasi administratif, evaluasi yudisial, dan evaluasi politik- dimana berbeda dalam cara-cara mengatur, pelaku-pelaku yang memerlukan, dan efek-efeknya.

Evaluasi administratif – Kemampuan manajerial (Managerial performance) dan sistem penyusunan anggaran belanja (Budgeting Systems)
	
Evaluasi administrtif merupakan fokus dari banyak studi akademis pada evaluasi kebijakan yang diterbitkan. Hal tersebut bertanggung jawab kepada pemerintah, kadang kala oleh sebuah lembaga khusus yang bertugas khusus dalam evaluasi kebijakan, namun lebih sering oleh pengawas finansial, hukum, dan politik dari departemen pemerintahan yang ada, khususnya lembaga	 eksekutif, legistatif dan judikatif. Konsultan-konsultan swasta bisa juga disewa dengan bayaran oleh berbagai instansi dan lembaga pemerintahan untuk mengatur evaluasi.
	Evaluasi administrasi kadang-kadang, meskipun tidak selalu, terbatas pada pemeriksaan efisiensi pelayanan pemerintah dan berusaha menentukan apakah  nilai-nilai ekonomis (”value for money”) dapat dicapai tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan dengan biaya dan beban serendah mungkin pada setiap warga negara.  Perhatian khusus pada efisiensi yang terletak dibelakang kinerja manajerial dan peninjauan kepegawaian, sebagaimana  hubungan audit tahunan  dan kreasi sistem penyusunan anggaran belanja (budgeting System),  yang berusaha mencocokan tujuan-tujuan dan pengeluaran-pengeluaran. Evaluasi administratif memerlukan sekumpulan informasi yang tepat/teliti pada saat penyerahan dan pengumpulan program melalui sebuah standard, yang memungkinkan perbandingan biaya-biaya dan hasil-hasil yang akan datang dan kebijakan lintas sektor. Seperti telah diketahui, upaya ini sangat teknis dan sangat rumit, walaupun  peningkatan dalam kompleksitas tidak harus dicocokan  dengan peningkatan yang sama dalam kegunaan.
	Evaluasi kebijakan administratif  sangat berfariasi bentuknya dan sangat berbeda kadar kerumitan dan formalitasnya. Hal tersebut dipikul oleh lembaga-lembaga pemerintah sebagai upaya meminimalkan biaya secara umum dibedakan menjadi 5 tipe :
1) Evaluasi Upaya (effort); 2) Evaluasi kemampuan (performance); 3)Kesesuaian evaluasi kemampuan; 4) Evaluasi Efisiensi; dan 5)Evaluasi proses;

	Evaluasi Upaya (Effort evaluation) berusaha mengukur input program, yaitu sejumlah upaya yang dilaksanakan pemerintah guna mencapai tujuan. Input bisa berupa personel (pegawai), ruang kantor, komunikasi, transportasi, dan sebagainya, yang dihitung berdasar biaya keuangan yang diperlukan. Evaluasi ini berguna untuk menegakkan dasar  data yang bisa digunakan untuk evaluasi lebih lanjut mengenai efisiensi atau kualitas pelayanan.
	Evaluasi kemampuan (Performance evaluation) lebih menitik beratkan pada output dari pada input. Contoh output seperti tempat-tempat tidur (bed) rumahsakit atau bangunan-bangunan di sekolah, jumlah pasien yang datang atau pendapat anak-anak. Tujuan utama Evaluasi kemampuan adalah untuk menentukan secara sederhana apa yang dihasilkan oleh kebijakan, tanpa memperdulikan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini menghasilkan data yang dipergunakan sebagai input dalam evaluasi yang lebih luas dan menyeluruh dan intensif sebagaimana tersebut dibawah ini.
	Kesesuaian Evaluasi kemampuan/ Adequacy of performance evaluation (  juga dikenal sebagai Evaluasi keefektifan /Effectiveness Evaluation ) melibatkan proses yang lebih kompleks, daripada hanya sekedar  menambahkan input program atau outputnya. Evaluasi ini diharapkan mengungkap apakah program berjalan dengan seharusnya. Pada  evaluasi ini  kemampuan dari sebuah program  dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang direncanakan untuk menentukan apakah program berhasil mencapai tujuannya dan/atau apakah tujuan-tujuan perlu disesuaikan menjadi lebih ringan dalam penyelesaian program. Pada dasarnya keputusan akhir rekomendasi untuk mengubah program atau kebijakan mungkin dilakukan. Tipe evaluasi ini sangat berguna untuk para pengambil keputusan, dan juga hal tersulit untuk ditanggung/ dilaksanakan. Informasi yang diperlukan sangat besar dan tingkat kecanggihan yang diperlukan untuk melaksanakan proses lebih tinggi dari yang umumnya dimungkinkan.
	Evaluasi efisiensi (Efficiency evaluation) berupaya untuk memeriksa/menaksir biaya-biaya dari sebuah program dan menentukan jika jumlah dan kualitas output yang sama dapat dicapai lebih efisien dengan biaya yang lebih rendah. Input dan output evaluasi merupakan dasar menyusun  bentuk evaluasi ini, dimana sangat penting pada kondisi saat ini dalam pengendalian anggaran belanja. Kesulitan-kesulitan  timbul pada  evaluasi keefektifan (Effectiveness Evaluation)  yang lebih menyeluruh (comprehensive)  dalam arti  para pembuat kebijakan harus sering memuaskan dirinya sendiri dengan evaluasi-evaluasi efisiensi.
	Evaluasi proses (Process evaluation)  menguji metode-metode organisasional, termasuk peraturan dan prosedur operasional, yang digunakan untuk menjalankan program-program. Tujuannya biasanya untuk melihat jika proses dapat berjalan lancar dan efisien. Merujuk pada tujuan ini penerapan dari sebuah kebijakan biasanya terpecah dalam tugas-tugas yang berat, misalnya perencanaan strategis, manajemen keuangan, evaluasi berdasar tuntutan klien, dan kemudian satu atau lebih tugas-tugas tersebut dievaluasi efisiensi, efektifitas dan/atau akuntabilitasnya. 
	Perbedaan tipe-tipe Evaluasi administratif kebijakan publik  telah menghasilkan teknik-teknik yang bervariasi. Pada tahun 1970an dan 1980an  sistem-sistem yang termasuk dalam Program Planning and Budgeting System (PPBS) yang pertama kali dikembangkan dalam perusahaan Ford motor yang kemudian diadopsi oleh departemen pertahanan Amerika serikat dan akhirya seluruh pemerintah federal Amerika. Zero Based Budgeting (ZBB), sebuah varian dari PPBS yang diterapkan di AS dan banyak negara lainnya; dan Management by Objectives (MBO), sebuah turunan  PPBS dikembangkan di Xerox Corporation dan diadopsi Administrasi Carter di AS. Teknik ini telah digunakan untuk menvariasikan tingkatan-tingkatan yang digunakan oleh berbagai pemerintahan negara-nregara  di dunia. Jadi masing masing negara dan pemerintahan mengembangkan sistem evaluasinya sendiri-sendiri, misalnya di Kanada  pada tahun 1990-an  new Policy and Expenditure Management  System (PEMS) didirikan pada level federal, bersamaan dengan a new  Office of The Controller General (OCG) yang diperintahkan secara spesifik  untuk  melaksanakan  riset evaluasi, pada saat  federal Treasury Board  mencoba mengenalkan sebuah new government –wide Operational Performance Measurement System (OPMS).
	Ketika banyak upaya dilakukan dalam pengembangan teknik evaluasi kebijakan, mereka telah gagal untuk mengatasi pembatasan pembawaan analisis rasionalis. Syarat-syarat mutlak untuk kesuksesanya terlalu curam untuk  dipertemukan dalam dunia kebijakan public yang kasar.  Beberapa penekanan dalam menilai luasnya tujuan kebijakan yang terlatih oleh sebuah program  harus bersaing dengan kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan  tidak menetapkan tujuannya dengan cukup teliti untuk memungkinkan sebuah analisis yang ketat bahwa tujuan tersebut  tercapai. Terlebih lagi, sebuah kebijakan yang sama mungkin diarahkan untuk mencapai tujuan yang bervariasi, tanpa menunjukkan prioritasnya, sehingga menyulitkan untuk mengetahui bagian dari tujuan telah tercapai. Masalah-masalah sosial dan ekonomi cenderung saling berhubungan  erat, dan sungguh tidak mungkin untuk memisahkan secara tersendiri (isolasi) dan mengevaluasi akibat-akibat kebijakan yang diterapkan kepadanya. Setiap kebijakan memiliki pengaruh terhadap permasalahan-permasalahan diluar yang diarahkan padanya, sehingga sebuah evaluasi menyeluruh harus dipikirkan, tapi mungkin membuat tugas menjadi sulit diatur. Kesulitan-kesulitan meliputi mempertemukan  informasi yang berguna dan dapat dipercaya  lebih lanjut memperburuk masalah. 
Keterbatasan  diperlihatkan evaluasi administratif- dan kami telah mencatat sedikit peningkatan dengan tingkat kecanggihan/kerumitan dan komprehensifitas yang diharapkan darinya. Dengan demikian evaluasi efektifitas, yang sangat berguna bagi pembuat-pembuat kebijakan, merupakan hal yang tersulit untuk ditanggung/ dilaksanakan. Mempertimbangkan kesulitan-kesulitanya, antusiasme terhadap evaluasi administratif rasional  telah berkurang pada beberapa negara-negara industri di awal 1980-an. Frustasi terhadap kesulitan-kesulitan meliputi evaluasi administratif, sebagai contoh, membimbing Auditor-General Kanada untuk mengakhiri laporan tahunan 1983 bahwa ”  sebuah proporsi yang signifikan dari nilai taksiran evaluasi tidak merumuskan sebuah dasar yang adekuat  untuk menyuarakan saran”.  Ini adalah cara yang sopan untuk menyatakan evaluasi hampir tidak berguna. Sepuluh tahun kemudian, Auditor General  melaporkan evaluasi program pemerintah federal Kanada menemukan sejumlah perubahan dalam bentuk namun sedikit dalam substansi. Berdasarkan laporan, evaluasi adalah:

bukan merupakan  sumber informasi penting dalam mendukung program  dan keputusan kebijakan dan ditujukan pada pertanyaan-pertanyaan mengenai relevansi dan efektivitas biaya yang berkelanjutan. Evaluasi lebih memungkinkan untuk menyediakan informasi guna keperluan pertanggungjawaban namun biasanya tidak menyeluruh. Informasi paling lengkap yang tersedia biasanya berhubungan dengan efektifitas operasional, bagaimana sebuah program bekerja.

	Dalam rangka memperluas evaluasi administratif, beberapa pemerintahan mencoba meningkatkan partisipasi publik dalam proses evaluasi. Niatnya adalah untuk mengurangi tantangan terhadap kebijakan pada tingkat bawah dari ”kekurangan konsultasi” dengan anggota masyarakat yang tertarik atau terpengaruh. Tetapi manfaat dan/atau legitimasi forum publik mendapat tantangan dalam tingkat bawah ketika hanya mereka yang mampu secara biaya dalam mempersiapkan penjelasan singkat dan  menemui pendengar (the hearings ??), dapat berpartisipasi secara berarti. Dan bahwa the hearing lebih memperhatikan  kesimpulan yang sah yang telah dicapai pemerintah dari pada tingkat kepuasan / mereka sebagai dasar input dari masyarakat. Perhatian-perhatian tersebut mengarah kepada beberapa konsultasi syarat-syarat pendanaan pada partisipan. Sebagai pengarah rasa tidak puas, konsultasi ini bisa jadi  sebuah makna efektif dari evaluasi administrasi.

	

Baik evaluasi peradilan maupun evaluasi politik keduanya diterima sebagai perubah nilai-nilai sosial.  Dan hal itu dimaksudkan bahwa pelajaran pembelajaran sosial dapat dibawa ke ranah proses administrasi.
Tetapi pada kasus pembelajaran baik eksogenus maupun indogenus, setiap pelajaran yang akan dipelajari oleh pembuat kebijakan tergantung pada kemampuan mereka dalam menyerap informasi baru  Seperti pernyataan Gohen dan Levinthal dalam kasus perusahaan swasta :
Kemampuan untuk mengevaluasi dan menggunakan pengetahuan dari luar adalah lebih kepada fungsi dari tingkatan utama yang berhubungan dengan pengetahuan.  Pada tingkatan elemen yang lebih jauh, pengetahuan utama termasuk ketrampilan dasar atau bahkan bahasa yang digunakan bersama-sama, bisa juga termasuk pengetahuan tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini pada bidang masing-masing.  Dengan demikian Prior yang ada hubungannya dengan pengetahuan mencakup kemampuan untuk mengenali nilai dari informasi baru, mengasimilasinya dan pada akhirnya menggunakannya untuk kepentingan komersial.  Hal ini biasa kita kenal dengan ”kemampuan penyerapan sebuah perusahaan”.
Dalam sebuah organisasi yang lebih komplek seperti pada perusahaan maupun pemerintahan, hal ini mencerminkan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses kumulatif dan hal itu merupakan penyimpanan pengetahuan yang ada lebih jauh lagi menentukan apa yang akan dilakukan dengan informasi terbaru yang diterima oleh organisasi tersebut.  Kritikan dalam hal ini merupakan sebuah ”batas – lingkaran” mata rantai antara organisasi dengan lingkungannya, dimana mata rantai tersebut mampu menerima informasi baru dan mempunyai kemampuan pula untuk menyebarkannya ke dalam tubuh organisasi itu sendiri.
Pada kasus pembuat kebijakan, hal ini menyiratkan bahwa kedua variabel mempengaruhi pada kemampuan untuk mengevaluasi untuk memimpin pembelajarannya dan karenanya untuk beberapa perubahan kebijakan adalah 1) kemampuan pengorganisasian Negara, termasuk ahli-ahli area tersebut. 2) kebijakan subsistem alami, khususnya apakah ada hubungan luas antara mata rantai yang ada diantara Negara dengan para anggota sosialnya (rakyat).  Jika digunakan secara bersamaan, kedua variabel bermanfaat untuk hubungan lebih jauh antara evaluasi politik dan pembelajaran politik (Lihat Figure 15).  Pada model ini, sebuah negara harus mempunyai kemampuan administratif yang tinggi guna kegiatan pembelajaran yang benar yang akan digunakan.  Jika sebuah negara merupakan aktor yang dominan, maka formula yang digunakan adalah Endogenus Learning-Drawing.  Jika rakyat lebih mendominasi kebijakan subsistem, maka sistem pembelajaran sosial bisa diterapkan.  Jika dilain pihak, kemampuan administratif negara lemah, makasalah satu bentuk evaluasi formal dan informal yang lebih simpel bisa diterapkan tanpa mengurangidari pembelajaran yang sebenarnya.

KESIMPULAN
Pada Bab ini telah diperkenalkan perbedaan bentuk dari evaluasi –administratif, peradilan, dan politik yang digunakan dalam proses kebijakan publik.  Literatur pada materi ini terkonsentrasi lebih pada pengembangan, pengkritikan dan penemuan teknik dalam pengevaluasian administrasi.  Dalam prosesnya, pembatasanpada metode rasional diabaikan.  Pengevaluasian kebijakan, seperti pada tingkatan lingkaran kebijakan lainnya, adalah pada dasarnya merupakan pembelajaran politik yang tak terpisahkan dan seharusnyalah dikenal secara tersirat.
Para analis yang mengambil jalur politik mendasarkan evaluasi kebijakan kepada tanggung jawab melihat kebijakan ecaluasi baik sebagai sebuah perjuangan ideologi yang terjadi pada arena politik dan sebagai bagian dari sebuah proses pembelaaran dimana kebijakan sebagian besar berkembang dan berubah pada pengenalan dasar tentang kesuksesan dan kegagalan dimasa lalu dan sadar untuk berusaha mempertahankan kesuksesan dan menghindari kegagalan.  Konsep ini tidak hanya membantu dalam mengevaluasi kebijakan dan mengalihkannya pada teknokratik sempit yang peduli pada karakteristisk evaluasi administratif, tapi juga membantu dartar peranan penting yang digunakan oleh semua bentuk evaluasi dalam proses evaluasi kebijakan.  Sedikit banyak, pengkonsepan dari pengevaluasian kebijakan sebagai bagian dari sebuah proses dari kebijakan pembelajaran uga membantu untuk mengklarifikasikan bagaimana dan mengapa kebijakan berubah.  Pertanyaan tentang perubahan kebijakan akan dibahas lebih lanjut di BAB 10.